Sebuah acara yang lain dari biasanya diadakan di Aula STAIKA pada hari Senin, 13 Desember 2021. Adalah sebuah diskusi menarik yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00 WIB. Acara tersebut bertajuk Forum Kajian Ilmiah Seri Pertama dengan mengambil tema khusus, yaitu Dinamika Regulasi Pilpres 2021; Peluang dan Tantangan. Acara tersebut diisi oleh pakar hukum dan praktisi pengawas pemilu, Bapak Syaiful Anwar, M.H. Beliau juga kebetulan adalah Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Dengan gayanya yang humoris, Pak Syaiful membuat audience yang terdiri atas dosen dan mahasiswa itu, tetap tak beranjak dari kursinya sampai acara selesai. Sebagai moderator diskusi, adalah Bapak Muhammad Rouf, M.Pd.I. yang juga sebagai ketua LP2M STAIKA, pemrakarsa acara ini.
Menurut Ketua LP2M Bapak Muhamamd Rouf, “Acara ini merupakan agenda rutin bulanan yang akan terus diadakan, karena sudah menjadi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”. Senada dengan itu, Sekretaris LP2M mengatakan “Sebetulnya kita ingin mengarahkan program ini sebagaimana juknis instrumen akreditasi dari BAN-PT, yaitu diseminasi hasil riset para dosen kepada civitas akademika STAIKA”, ujar Bapak Sofiyuddin, M.Pd. Oleh karena itu, narasumber yang sudah disiapkan nanti diharapkan bisa menyiapkan materi yang merupakan hasil riset yang pernah dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, akan diselingi tema-tema krusial dan aktual lain yang penting untuk dibahas.
Kembali pada tema, diskusi kali ini tentang pemilu presidan dan bagaimana tantangannya ke depan, khususnya menyongsong pilpres 2024. Pengalaman pilpres tahun 2019 perlu dikritisi terkait dengan regulasi “ambang batas” yang menyulitkan paslon dan menyebabkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Pengalaman buruk adalah Pilpres 2019, dimana hanya ada 2 pasangan calon dan direbutnya suara mayoritas umat Islam, hingga ada tindakan ijtima’ ulama’ yang secara khusus diadakan untuk memilih calon wapres salah satu pasangan. Pak Syaiful menyatakan, “adanya ambang batas (presidential threshold) 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi parlemen ini, telah menafikan kedaulatan rakyat”. Hal tersebut dikarenakan rakyat sejatinya bukan memilih capres dan cawapres, akan tetapi memilih partai atau koalisi partai politik.
Rekomendasi yang diberikan pemateri adalah agar persyaratan presidential threshold ini dihapuskan, karena bebrapa alasan. Antara lain adalah: tercederainya asas kedaulatan rakyat dalam demokrasi, hanya akan muncul 2 Paslon saja yang menjadikan tensi persaingan terlalu panas, menyulitkan kaum perempuan untuk mencalonkan diri, figur anak muda dan non partai juga sangat dirugikan, pengalaman pemilu 2014 dan 219 yang mengancam persatuan nasional, sistem multipartai yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan terakhir karena Indonesia yang terdiri dari 270 juta jiwa yang majemuk ini butuh adanya variasi paslon,r bukan hanya 2 paslon saja. Semua rekomendasi dan tuntutan itu tergambar dalam slogan singkat, “Pilpres Yes, PT (Presidential Trheshold) Pilpres No!”.
Profokasi pandangan pemateri yang kaya argumentasi ini membuat para peserta diskusi semakin antusias menanggapinya. Akhirnya terjadi dialog yang dikemas dalam dua termin diskusi, sebelum terakhir penutupan diskusi. Sebelum acara selesai, tiga penanya terbaik mendapatkan doorprize masing-masing satu buah buku yang sangat menarik.
Dengan acara ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIKA berharap agar kegiatan bukan hanya menjadi tuntutan akreditasi. Akan tetapi lebih besar dari itu, adalah tersemainya kultur akademik yang baik pada segenap civitas akademika STAI Al Kamal Sarang Rembang.
Kontributor: Muhamamd Rouf
